Bantuan Beras Diskriminatif, TKSK Sebut Tak Ada Urusan dengan LSM

  • Whatsapp
jadwal-sholat

BENGKULU SELATAN | TheBlusukan.com Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Pasar Manna, Mensunadi, dinilai sudah kehilangan sisi kemanusiaan dan akal sehatnya pasca insiden memalukan di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Senin (4/5/2020) siang.

Dalam insiden itu, selain ngotot berargumen puluhan kepala keluarga di RT 4 terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak berhak mendapatkan bantuan beras karena sesuai data yang tak bisa dia tunjukkan, Mensunadi juga telah dengan sangat lancang menyebut Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) tidak berhak menegur dugaan ketidakadilan tersebut.

Read More

banner 970180

Demikian diutarakan Wakil Ketua LSM Pemantau Birokrasi dan Hukum (PBH) Nofredi Herawan saat ditemui TheBlusukan.com terkait insiden yang videonya tengah viral di jejaring sosial, Senin tengah malam.

Sebelum pertengkaran di lokasi pembagian beras yang hanya sekitar 10 kilogram/KK itu, kisah Nofredi, dirinya mendapat laporan beberapa warga RT 4 tidak kebagian bantuan, padahal selama ini juga tidak pernah memperoleh bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT.

Nofredi mendatangi TKP dan coba menanyakan penyebabnya kepada Mensunadi. Alih-alih mendapat jawaban logis dan bisa membantu menjelaskannya kepada warga, Nofredi justru dicecar pernyataan berbunyi pelecehan terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) LSM.

Nofredi mengaku, saat itu tidak mau terpancing emosi, dia terus fokus pada substansi persoalan, yakni meminta TKSK dan semua petugas (termasuk pegawai Dinas Sosial) yang berada di TKP menunjukkan data penerima bantuan dimaksud.

Sayangnya, Mensunadi berkilah data tersebut sudah dikirim ke pihak kelurahan dan kecamatan. Tapi Mensunadi tidak menjelaskan seberapa hafal dirinya dengan puluhan penerima kalau saat penyaluran tidak membawa salinan data tersebut.

“Saksinya ramai, termasuk Ketua RT 4 yang berada di samping pengambil video (simak videonya-red). Malam ini tadi, ada yang menghubungi ngajak ketemu, pasti mau nego, enak saja. Ini akan jadi awal dari terbongkarnya serangkaian kasus Bansos,” tegasnya.

Menurut data LSM PBH, RT 5 memperoleh 50 paket (KK) bantuan, sekitar 10 KK ASN tidak dapat. RT 7 kurang lebih sama dengan RT 5. Sementara RT 4 terdapat 64 KK (termasuk sekitar 10-15 KK ASN), tapi jatah bantuan hanya tersedia untuk 20 KK.

Berdasarkan data inilah, LSM PBH bersama beberapa warga dan Ketua RT 4 mempertanyakan alasan konkret puluhan KK terabaikan.

Sementara di RT 3, ungkap Nofredi, saudara kandung Mensunadi yang sudah pindah alamat masih memperoleh bantuan beras tersebut. “Itu berdasarkan laporan warga, dan tadi siang dia (Mensunadi-red) tidak bisa memungkiri pernyataan itu langsung dari saksi mata,” cetusnya.

Nofredi menyadari, insiden itu disaksikan beberapa awak media ternama, namun semuanya bungkam. “Itu hak mereka. Tidak perlu disebut siapa saja, saya hargai profesi masing-masing. Biarlah, masih ada aparat penegak hukum yang siap,” tutupnya.

Diduga kuat, kisruh di Kelurahan Pasar Bawah merupakan jejak baru dugaan penggelapan data penerima PKH atau Bansos lainnya yang tengah disusuri tim investigasi gabungan TheBlusukan.com, Kompolmas dan DESAzone sejak sepekan terakhir.

Hingga Selasa (5/5) dinihari, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, instansi berkompeten dan pelaku pelecehan LSM masih dalam upaya dikonfirmasi terkait kisruh Senin siang.

Dikabarkan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui instansi terkait akan terus menyalurkan bantuan 100 ton beras kepada seluruh warga non-ASN yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum pernah mendapatkan Bansos lain dari pemerintah.[anj/covidiot]

banner 970180

Related posts

banner 970180