Dipertanyakan, Relevansi dan Urgensi Revisi UU Pers

  • Whatsapp
Ketua Dewan Pembina IMO-Indonesia DR Yuspan Zalukhu, Ketua DPW IMO Babel Rikky Fermana, Anggota Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjhandra Setiadji, dan Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F Ismail
[KIri-Kanan] Ketua Dewan Pembina IMO-Indonesia DR Yuspan Zalukhu, Ketua DPW IMO Babel Rikky Fermana, Anggota Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjhandra Setiadji, dan Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F Ismail.
jadwal-sholat

JAKARTA | TheBlusukan.comBerbagai persepsi bermunculan dari elemen Ikatan Media Online (IMO) Indonesia terkait rencana revisi dua pasal Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Umumnya mempertanyakan relevansi dan urgensi revisi tersebut.

Ketua Dewan Pembina Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, DR Yuspan Zalukhu SH MH saat diwawancarai pewarta terkait perubahan Pasal 11 dan Pasal 18 UU 40/1999 melalui RUU Omnibus Law tersebut secara spontan mengatakan, menurut pemerintah RUU omnibus law ini bermaksud mendorong kemajuan investasi di Indonesia, tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Read More

banner 970180

“Nah, Pasal 11 dan Pasal 18 yang akan dirubah apakah dirasakan sudah terealisasi mewujudkan pemajuan peran pers nasional dalam menjalankan kontribusinya pada pembangunan nasional dengan segala kondisi yang ada?” cecarnya, Sabtu (22/2/2020) pagi.

Sekarang, tantang Yuspan, silahkan masyarakat pers dan setiap warganegara menyimak bunyi Pasal 11 dan Pasal 18 tersebut. Kemudian sandingkan dengan bunyi Pasal 11 dan Pasal 18 perubahan melalui RUU Omnibus Law. Putuskan mana yang lebih menguntungkan pemajuan pers nasional untuk berkontribusi mendorong investasi di Indonesia.

“Kita berharap eksekutif dan legislatif sunguh-sungguh bertujuan baik akan mengundangkan Omnibus Law demi kemaslahatan bangsa dan negara, tidak sebaliknya yang akan terjadi kemudian. Karenanya, silahkan masyarakat bersuara lantang dan elegan melalui saluran-saluran inspirasi yang tersedia secara profesional, baik terkait perubahan Undang Undang Pers maupun lainnya,” imbaunya.

Terpisah, Anggota Dewan Pembina IMO-Indonesia, Helex Wirawan menuturkan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah (melalui pasal 87), yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Pasal 11 UU Pers semula tertulis, penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Dengan masuknya investasi asing melalui penanaman modal asing, kata Helex, hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan independensinya.

Sedangkan Pasal 18 UU Pers mengalami perubahan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi :

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Helex menilai, melalui perubahan Pasal 18, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas Ayat 1 dan Ayat 2, dari Rp 500 juta menjadi Rp2 miliar. Perubahan Pasal 18 yang penyusunanya tidak melibatkan insan pers ini, perlu dipertanyakan apa motifnya.

”Hal dapat memberi celah kepada pemerintah untuk campur tangan lagi urusan pers, dan itu tidak sesuai UU Pers yang mendorong sistem self regulation dalam bentuk Kode Etik Jurnalistik yang merupakan Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk PP,” ujarnya.

Menurut Helex, secara umum terdapat empat teori pers yang dianut negara-negara di dunia, yakni Otoritarian, Liberartarian, Tanggung Jawab Sosial dan Teori Soviet Komunis. Pada masa pemerintahan Order Baru, Indonesia lebih cenderung menganut sistem otoritarian, kemudiaan pada masa reformasi berubah menjadi sistem tanggung jawab sosial.

Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa. “Dalam sistem pers ini, pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanat dalam RUU Cipta kerja,” pungkasnya.[tim]

banner 970180

Related posts

banner 970180