Kajati Sarankan Oknum Wartawan Forwaka Babel Dipolisikan

  • Whatsapp
Kajati Babel Ranu Miharja SH MH
Kajati Babel Ranu Miharja SH MH
jadwal-sholat

PANGKALPINANG | TheBlusukan.com Selain tidak mengakui keberadaan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka), Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kajati Babel) Ranu Miharja SH MH menyarankan masyarakat yang merasa telah dirugikan oknum wartawan organisasi tersebut melapor kepada pihak berwajib.

“Saya  tidak pernah mengakui adanya Forwaka. Silahkan kalau yang merasa dirugikan lapor saja ke polisi,” tegasnya kepada wartawan, Senin (6/4/2020) kemarin.

Read More

banner 970180

Ranu mengaku tidak pernah membeda-bedakan wartawan dari unsur manapun. “Ya, saya tidak membeda-bedakan, baik yang sudah kompetensi (uji kompetensi wartawan-red) ataupun yang belum,” sambungnya.

Pernyataan Ranu ini menyusul pemberitaan sejumlah media online —dilansir oleh oknum wartawan Forwaka Babel— terkait dugaan kegiatan penambangan timah ilegal skala besar di Tambang Besar (TB) dan penemuan delapan unit alat berat jenis excavator (PC) beroperasi di kawasan Hutan Lindung (HL), wilayah Pantai Pasir Panjang Kemuja, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Bara, Kamis (2/4/2020) lalu.

Pemberitaan tersebut sempat disoroti serius publik Babel lantaran oknum wartawan saat turun ke lapangan bersama tim Polisi Kehutanan (Polhut) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Jebu Bemban Antan diduga kuat —di depan narasumber— mengatasnamakan wartawan dari institusi kejaksaan.

Sehingga memicu kesan oknum wartawan tersebut ikut inspeksi mendadak (Sidak) giat penambangan ilegal berdasarkan restu atau perintah Kajati Babel. Redaksional pemberitaannya pun seolah-olah hasil investigasi lapangan tim gabungan wartawan kejaksaan (Forwaka Babel).

Dampaknya, banyak pihak memberi penilaian negatif kepada Kejati Babel, apalagi ada sebagian pihak memandang berita —seolah produk kejaksaan— tersebut hoax.

“Bukan sekali ini saya mendengar narasumber dihubungi oknum wartawan dari kejaksaan atau Forwaka Babel mengenalkan dirinya bukan wartawan dari media yang menaungi, tapi membawa nama organisasi kewartawananya, yaitu Forwaka Babel. Itu sama artinya ada upaya menekan atau menakut-nakuti narasumber,” ungkap Ketua Aliansi Masyarakat Antikorupsi (Amak) Babel, Hadi Susilo kepada sejumlah wartawan, Senin (6/4) siang.

Dia menyarankan, sebaiknya keberadaan Forwaka Babel dievaluasi kembali. Jika memang sudah dianggap menyinpang dari konsep awal, sebaiknya Kajati mengambil langkah konkret, yakni pencabutan SK Forwaka untuk menghindari polemik berkepanjangan.

Hadi menilai, persoalan ini bisa menjadi bom waktu dan pada gilirannya akan menjadi preseden buruk bagi institusi kejaksaan, jika tidak disikapi elegan.

Hingga berita ini dipublikasikan, oknum wartawan anggota Forwaka Babel dimaksud belum bisa dihubungi. Upaya meminta konfirmasi lebih lanjut masih dilakukan.

Fakta naif di Babel, produk jurnalistik —meski sudah terkonfirmasi— seperti ini biasanya sebentar lagi akan diperkarakan di Dewan Pers, mengakibatkan perhatian terhadap substansi persoalan menjadi pudar. Ini modus gamblang kriminalisasi dan pembodohan pers paling krusial serta mendesak untuk difahami/disikapi pihak berkompeten.[tim]

banner 970180

Related posts

banner 970180