LPSK Siap Lindungi ABK WNI Korban TPPO di Kapal China

  • Whatsapp
Ketua LPSK Hasto Atmojo
Ketua LPSK Hasto Atmojo.
jadwal-sholat

JAKARTA ¦ TheBlusukan.com Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) prihatin terhadap tragedi perbudakan modern dialami sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di kapal penangkap ikan berbendera China bernama Long Xing.

Ketua LPSK Hasto Atmojo menyatakan, pihaknya siap melindungi ABK tersebut serta akan melakukan tindakan proaktif dalam kasus ini.

Selain itu, LPSK siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk memberikan perlindungan kepada ABK WNI yang telah mengalami peristiwa nahas ini, mulai dari proses pemulangannya ke tanah air hingga pendampingan proses hukumnya nanti.

“Sebagai langkah awal, LPSK akan turut serta menjemput sejumlah ABK yang pulang ke Indonesia, besok (Jum’at-red) di bandara” ujarnya, Kamis (7/5/2020).

LPSK, kata Hasto, sudah beberapa kali menerima permohonan perlindungan untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang peristiwanya mirip kasus 18 ABK kapal China tersebut. Salah satunya adalah kasus perbudakan di Benjina, Maluku, medio 2015 silam. Kasus ini sempat menyita perhatian publik, bahkan hingga di luar negeri.

Tragedi 18 ABK di kapal China, lanjut Hasto, jelas menunjukan indikasi TPPO. Untuk itu, pihaknya berharap kepolisian menulusuri pihak atau perusahaan perekrut dan penyalur para korban ke kapal China tersebut, serta mengambil tindakan tegas bila terbukti adanya pelanggaran pidana.

 

Bukan Kasus Pertama

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan, kasus TPPO menyasar ABK bukan kali pertama terjadi. LPSK pernah mendapati beberapa TPPO mirip kasus menimpa ABK di kapal Long Xing, di antaranya kasus di Jepang, Somalia, Korea Selatan dan Belanda.

Menurut catatan LPSK akhir tahun 2019, permohonan perlindungan untuk kasus TPPO menempati posisi empat besar setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan pelanggaran HAM berat.

“Pada 2018, permohonan perlindungan untuk kasus TPPO berjumlah 109. Tahun 2019 naik menjadi 162 permohonan. Sedangkan ihwal jumlah terlindung, pada 2018 terdapat 186 terlindung kasus TPPO dan naik menjadi 318 terlindung di tahun 2019,” paparnya.

Pengalaman LPSK melakukan investigasi kasus TPPO, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, ditemukan fakta banyaknya perlakuan tidak manusiawi kepada para korban. Biasanya korban mengalami penipuan dalam proses rekrutmen, pemalsuan identitas, jam kerja melebihi aturan, tindak kekerasan dan penganiayaan, penyekapan, gaji tidak layak, hingga ancaman pembunuhan.

“Kami pernah mendengarkan pengakuan korban yang tidak mendapatkan air minum layak, mereka terpaksa minum air laut yang disaring. Bahkan ada yang meminum air AC,” pungkas Edwin.[aan]

 

Sumber: Humas LPSK

banner 970180

Related posts

banner 970180