Pro-Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO Indonesia Angkat Bicara

  • Whatsapp
Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F Ismail
Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F Ismail.
jadwal-sholat

JAKARTA | TheBlusukan.com Dinamika Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah ke DPR RI sembilan hari lalu, menuai respon pro-kontra sejumlah organisasi usaha serta pekerja lintas sektoral di tanah air.

Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja, diyakini bermaksud positif, yakni agar kemaslahatan lebih besar dapat segera terwujud di bumi pertiwi yang berbanding lurus dengan perkembangan globalisasi dewasa ini.

Read More

banner 970180

Selain mengatur investasi, RUU Cipta Kerja ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu terkait modal asing di pasal 11 serta ketentuan pidana di pasal 18.

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia selaku organisasi badan usaha media online yang berpedoman kepada UU 40/1999 dan beraviliasi kepada Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, juga merasa perlu angkat bicara terkait industri media, khususnya online.

“Kami ingin sumbang suara, memberikan masukan terkait industri media, khususnya online. Sebagaimana kesempatan yang disampaikan langsung Presiden Joko Widodo untuk masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait RUU Cipta Kerja,” cetus Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F Ismail, di Jakarta, Sabtu (22/2/2020) pagi.

Seiring arah perubahan yang didorong pemerintah, imbuh Yakub, tentunya juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada industri media, bahwa organisasi media yang terbentuk dan sudah memiliki legalitas harus mendapat perlakuan sama, terlepas sudah atau belum terverifikasi.

“Kiranya harus ada saluran komunikasi dua arah yang sehat serta harmonis antara industri media online dengan lembaga yang diakui,” harapnya.

Yakub menyarankan, perlu dibuat data base yang baik dengan kualifikasi baru untuk dapat mengakomodir seluruh media, baik padat karya maupun padat modal.

Kiranya, lanjut dia, juga bisa diberikan ruang cukup besar agar ada pembinaan serta edukasi secara langsung dari lembaga yang diakui kepada perseroan media yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan maupun yang sudah, serta kepada seluruh masyarakat pers di Indonesia.

“Industri media, khususnya online, mampu menjadi sebuah peluang usaha serta kerja di sektor media untuk menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program pemerintah. Hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat perubahan dalam menyongsong era globalisasi yang berkeadilan untuk semua, terutama semangat nasionalisme untuk yakin dan percaya bahwa tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Yakub, diamini Sekretaris Jenderal M Nasir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffry Karangan.[tim]

banner 970180

Related posts

banner 970180