Semua Kades Wajib Waspada! Penerima PKH Mendadak Bertambah, Ada Apa?

  • Whatsapp
Ilustrasi Korupsi PKH
Korupsi PKH. [ilustrasi]
jadwal-sholat

BENGKULU SELATAN | TheBlusukan.com Saat ratusan pemerintah desa melakukan pendataan menyeluruh warganya —sebagai proses penjaringan penerima BLT dana desa— mendadak data penerima baru Program Keluarga Harapan (PKH) bermunculan.

Diduga kuat, nama-nama penerima baru ini adalah korban penggelapan data penerima manfaat yang semestinya sudah menerima hak mereka sejak beberapa tahun silam, namun datanya digelapkan sedemikian rupa dan tidak disalurkan oknum pelaksana di tingkatan tertentu untuk kepentingan pribadi.

Read More

banner 970180

Temuan ini terungkap melalui investigasi TheBlusukan.com, Kompolmas, dan DESAzone di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Selatan, sepekan terakhir.

Sejumlah sumber berkompeten kepada tim investigasi gabungan mengungkapkan, sejak pendataan awal hingga pelaksanaan/realisasi bantuan, pendamping PKH menutup diri dengan pemerintah desa, sehingga acapkali program tersebut dinilai belum menyentuh sasaran paling layak di desa.

“Pendamping yang datang langsung ke rumah-rumah warga, mereka yang tentukan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah desa. Pertemuannya juga di rumah warga, bahkan ada yang menutup pintu saat pertemuan. Ada acara nyanyi-nyanyi pula,” ungkap salah satu kepala desa di Kecamatan Air Nipis, Senin (4/5/2020) dinihari.

Sehari sebelumnya, seorang kepala desa di Kecamatan Seginim mengaku pernah kesal dengan prosedur pelaksanaan PKH yang cenderung kucing-kucingan dengan pemerintah desa, bahkan mempertontonkan kesan seolah-olah pemerintah desa tidak berguna dan tidak perlu tahu.

“Saat kami melakukan pendataan menyeluruh, data penerima baru PKH muncul tanpa proses pendataan susulan, jumlahnya lumayan banyak. Kemana data itu selama ini?” sesalnya.

Sebanyak 13 nama baru dalam daftar penerima PKH berhasil ditemui tim investigasi gabungan mengaku heran, diumumkan sebagai penerima PKH saat nama-nama mereka sudah tercantum sebagai penerima BLT dana desa.

Mereka merasa lebih senang masuk daftar penerima PKH, karena masa programnya akan lebih panjang dibanding BLT dana desa yang hanya di masa penanggulangan dampak ekonomi Covid-19. Namun, mereka juga belum temukan jawaban, mengapa baru sekarang, sementara pemerintah belum mengumumkan penambahan jumlah penerima manfaat PKH dalam 1-2 tahun ini.

Informasi tidak resmi dari kepolisin Bengkulu Selatan menyebutkan, Korps Tribrata secara nasional menerima instruksi memonitor PKH sejak 2019, dan hingga kini belum pernah mendapatkan data penerima manfaat program tersebut, baik dari para pendamping maupun Tenaga Sosial Kecamatan (TKS).

“Tiap kali diminta, selalu ada saja alasannya. Jadi, sampai hari ini data itu tertutup rapat. Pernah juga diminta hadir menyaksikan penyerahan data penerima, tapi cuma sebatas itu lah,” ungkapnya.

Sumber ini tidak menampik, bahwa dugaan penggelapan data penerima manfaat PKH mulai menampakkan bukti-bukti otentik. Para pelaku berupaya menutupi jejak penggelapan ini menjelang hasil pedataan menyeluruh yang dibuat pemerintah desa akan disinkronisasi dengan data Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyortir penerima PKH —serta bantuan sosial lainnya— dari data penerima BLT dana desa.

“Saya curiga, nanti pemerintah desa akan dikambinghitamkan atau minimal ikut diseret-seret dalam kasus ini,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, investigasi intensif terus dilakukan hingga beberapa hari mendatang. Dinsos Kabupaten Bengkulu Selatan, pendamping dan TKS masih dalam upaya dikonfirmasi.[tim]

banner 970180

Related posts

banner 970180