Seteru Para Pendekar Timah, Jaksa Pinta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Atomindo

  • Whatsapp
Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik CV VIP.
Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik CV VIP.
jadwal-sholat

PANGKALPINANG | TheBlusukan.com Perseteruan antara CV Venus Inti Perkasa (VIP) dengan Ketua dan Sekretaris Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia (Atomindo) di meja hijau terus bergulir.

Sejauh ini, Ketua Atomindo Darmansyah dan Sekretaris Atomindo Rudi Sahwani yang didudukkan di kursi pesakitan —kasus dugaan pencemaran nama baik— di Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalpinang terlihat masih kesulitan lolos dari jeratan hukum.

Read More

banner 970180

Pasalnya, setelah sebelumnya menilai —melalui eksepsi dibacakan penasehat hukum mereka dalam sidang pekan lalu— dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) tidak jelas (obscuur lebel), kini giliran kedua terdakwa diserang balik.

Dalam sidang lanjutan digelar Selasa (10/3/2020) sore, JPU Erni SH MH menegaskan pihaknya memiliki pendapat berbeda dengan penasihat hukum para terdakwa.

Namun kali ini giliran penuntut umum asal Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Babel) memberikan tanggapan terkait eksepsi pemasihat hukum terdakwa atas pekara kasus dugaan tindak pencemaran nama baik.

“Selaku jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini, tidak sependapat dengan penjelesan penasihat hukum terdakwa,” tegasnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Rendra Yozar Dharma Putera SH MH bersama Siti Hajar Siregar SH MH dan Iwan Gunawan SH MH selaku anggota.

Menurut Erni, perkara Atomindo sebelumnya —berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian—  sudah dibuat sesuai pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan berlaku. “Bahkan dalam berita acara pemeriksaan telah ditandatangani, serta berisi identitas lengkap mengenai dakwaan, mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan,” terangnya.

Ditegaskan kembali, berkas dakwaan dibuat JPU tersebut tentu berdasarkan BAP kepolisian terhadap kedua terdakwa tersebut, serta sesuai uraian perbuatan. “Perkara ini sudah menyangkut materi perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan. Dan akan meminta keterangan saksi-saksi yang akan hadir dalam persidangan nanti,” imbuhnya.

Erni meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa. “Kami mohon majelis hakim yang terhormat dapat  melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini. Demikian tanggapan kami terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa,” tutupnya.

Usai mendengar tanggapan JPU, ketua majelis hakim memberi kesempatan kepada majelis hakim menyiapkan berkas putusan sela pada Kamis (12/3) lusa. “Kita memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyiapkan putusan sela terkait eksepsi kuasa hukum terdakwa,” ujar Rendra.

Kemudian, Rendra memberikan kesempatan kepada para terdakwa menyampaikan pendapatnya. Namun masing-masing terdakwa mengaku saat itu sudah cukup, begitu pula JPU.

 

Menurut Mereka Begini

Dugaan pencemaran nama baik ini naik ke meja hijau berawal dari laporan seorang perwakilan perusahaan smelter, Hasan TJhie alias Asin (CV VIP) kepada polisi terkait perbuatan para terdakwa selaku pengurus Atomindo, beberapa waktu lalu.

Pelapor tidak terima atau merasa dirugikan lantaran nama CV VIP dicantumkan dalam surat —terkait pertimahan— dibuat pengurus Atomindo dan diserahkan ke kantor Staf Presiden RI tanpa sepengetahuan pihak perusahaan tersebut.

Sebelum laporan ini menyeretnya ke pengadilan, Rudi Sahwani sempat memberikan klarifikasi kepada pers. Menurut dia, surat yang dilayangkan kepada Presiden RI Cq Kantor Staf Presiden itu adalah penyampaian aspirasi perihal regulasi dan dampaknya yang dianggap mematikan industri pertimahan swasta.

Demikian pula Darmansyah. Kepada wartawan dirinya menyangkal perbuatan tersebut mencemarkan nama baik.

Dia mengaku, subtansi surat —diserahkan 19 Agustus 2019 kepada presiden RI— itu sesungguhnya bermaksud menyampaikan saran dan masukan regulasi untuk dipertimbangkan.[kiu]

banner 970180

Related posts

banner 970180