Silang Pendapat RUU Omnibus Law, IMO Indonesia Bentuk Timsus

  • Whatsapp
FGD IMO-Indonesia
FGD IMO-Indonesia.
jadwal-sholat

JAKARTA | TheBlusukan.comMelalui Focus Group Discussion (FGD), Ikatan Media Online (IMO) Indonesia akhirnya sepakat membentuk tim khusus guna menelaah Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, dan seterusnya memberikan masukan kepada pemerintah.

Silang pendapat dan pandangan mewarnai FGD sesi pertama hingga akhir. Argumentasi dibangun para narasumber membuat perdebatan berjalan cukup alot, sehingga mendapat atensi serius para audien.

Read More

banner 970180

Narasumber pertama, M Nasir Umar menyatakan, pemerintah sekarang terlihat sangat baik dengan pihak pers. Tapi anehnya, banyak hal tidak terakomidir, khususnya bagi pengusaha pers padat karya —seolah dianaktirikan pemerintah— melalui Dewan Pers dengan berbagai aturan cukup menyulitkan.

Bahkan, menurut Nasir, tidak sejalan dengan Undang Undang 40/1999. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan melalui Dewan Pers bisa mengakomodir perusahan pers tanpa pilih kasih.

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum DPP IMO-Indonesia, Yakub F Ismail. Menurut dia, RUU tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada saat pidato perdana pasca terpilih periode kedua, bahwa akan ada regulasi baru bernama Omnibus Law.

Sejak digulirkan di ruang publik, gagasan itu dipenuhi diskursus lintas sektoral, di antaranya dunia kerja terkait UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara UU 40/1999 yang hampir 21 tahun berlaku, juga menjadi bagian RUU tersebut.

“Ada dua pasal dikembangkan, yakni Pasal 11 tentang penanaman modal asing pada perusahaan pers, serta pasal 18 terkait sanksi denda menjadi sebesar dua milyar rupiah,” bebernya.

Hal demikian, lanjut Yakub, adalah bagian pra masyarakat global, pasca masuknya Indonesia menjadi bagian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) beberapa tahun silam.

Tentu saja ini menjadi bagian konsekuensi/tantangan, sekaligus sebuah peluang baru bagi dunia usaha, khususnya industri media online dengan semangat nasionalisme tetap menjadi tuan di negeri sendiri.

Yakub menilai, dengan jumlah mencapai ratusan ribu, saat ini industri media online tengah menatap dan menunggu omnibus law pada UU Pers untuk dapat lebih berpihak kepada media padat karya. Agar ada kesempatan serta keadilan dalam berusaha di bidang media, khususnya online.

“Sehingga mampu menjadi satu peluang menyerap tenaga kerja bidang media massa, sekaligus menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program dan rencana pemerintah terkait penyediaan lapangan kerja,” harapnya.

FGD IMO Indonesia

Narasumber lainnya, Maskur Husen, memandang RUU Omnibus Law masih menjadi silang pendapat. Disebut wacana, tapi dirasa sebagai pengalihan isu, karena saat membaca draft secara utuh, pemerintah dapat mengubah undang-undang.

“Tiba-tiba, RUU Omnibus Law dapat memangkas UU Ketenagakerjaan, Pers, dan lain-lain. Ini peluang bagi kita untuk bersiap siap apabila ini diterima, kita harus mempunyai apa dan mengapa, Supaya pers tidak dapat dilemahkan,” pesan Ketua Umum Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) ini.

Pakar hukum dan akademisi, Helex Wirawan menilai Omnibus Law yang berimbas terhadap industri media terdapat dalam Pasal 11 dan 18.

Dia mencermati, Pasal 11 mengatur penanaman modal asing, memberi tantangan sekaligus peluang, yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan indenpensinya.

FGD IMO Indonesia

Kemudian, pada Pasal 18 terdapat perubahan tentang pasal 40 yang menghalangi Pasal 5 (tentang aturan-aturan main pers), Pasal 9 (media harus berbadan hukum), Pasal 12 (khusus media cetak harus memiliki badan hukum jelas), dan Pasal 13 (tentang iklan). “Melalui Omnibus Law, campur tangan pemerintah semakin besar,” ungkapnya.

Narasumber berikutnya Yuspan Zalukhu melihat bagaimana menakar RUU Cipta Kerja terkait IMO-Indonesia sendiri yang berlatar belakang kegiatan inisiatif mendorong percepatan investasi di Indonesi, membuka lapangan kerja, mendorong dengan rencana program bahwa tujuan pemerintah adalah positif.

Ada pro-kontra masyarakat, terutama pihak-pihak bersentuhan langsung dengan UU yang direvisi. Sehingga, Yuspan menyarankan, konsentrasi masyarakat pers jangan terpaku pada dua pasal itu saja.

“Kita boleh menyampaikan aspirasi yang benar-benar riil. Awali dengan memahami secara baik Pasal 11 dan 18. Bagaimana kita bisa melihat ini positif atau tidak, pahami dengan baik, memposisikan diri, mendukung atau menolak, serta kita harus menyampaikan solusi,” pungkasnya.

FGD ini diselenggarakan DPW IMO-Indonesia DKI Jakarta, di Cafe and Resto The Atjeh Connection, Sarinah Jakarta, Sabtu (29/2/2020) lalu.

Menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya masing-masing. Di antaranya Helex Wirawan (ahli hukum dan ekonomi), Yuspan Zalukhu (akademisi & ahli hukum), Maskur Husain (advokat dan Ketua Umum DPP HPI), M Nasir Bin Usman (Sekjen DPP IMO-Indonesia), Ismet (Kementerian Hukum dan HAM), serta Yakub Ismail (Ketua Umum DPP IMO-Indonesia), dipandu Ketua DPW IMO DKI Jakarta Muliansyah selaku moderator.

Hadir pula sejumlah pengurus serta anggota IMO-Indonesia dan HPI, serta puluhan awak media.[m]

banner 970180

Related posts

banner 970180