UU Pers Penghambat Investasi? IMO Indonesia Disarankan Siapkan Perlawanan

  • Whatsapp
Dewan Pembina IMO-Indonesia, Tjandra Setiadji
Dewan Pembina IMO-Indonesia, Tjandra Setiadji.
jadwal-sholat

JAKARTA | TheBlusukan.com  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang di dalamnya menyerempet revisi dua pasal Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, diharapkan tidak mencederai kemerdekaan pers Indonesia.

“Bagi saya yang penting jangan sampai menyentuh pada kebebasan media yang kini telah dimiliki oleh para pegiat pers. Kalau mengganggu, IMO Indonesia saya sarankan melawan,” tegas Anggota Dewan Pembina Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Tjhandra Setiadji, di Jakarta, Sabtu (22/2/2020) pagi.

Read More

banner 970180

Praktisi hukum kelahiran Bagan Siapi-api yang kerap menjadi pembicara pada acara-acara bernuansa peran media massa dalam pembangunan nasional ini juga meminta RUU menjadi penerus semangat reformasi, salah satunya soal kebebasan berpendapat. Sehingga, rezim tidak terkesan mundur.

“Jangan kembali kepada rezim kegelapan, dimana kebebasan bagi rakyat tidak sejalan dengan reformasi yang kita bangun,” sergah Andy, sapaan akrabnya.

Karenanya, saran dan masukan Pengurus IMO-Indonesia, bagi Andy sudah tepat. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor media, IMO punya tanggung jawab mengawalnya, guna memberi kontribusi secara akademik. “IMO tentu dalam rangka untuk memberi masukan. Sekali lagi, biar tidak kembali ke zaman otoriter,” pungkasnya.

Pandangan serupa diutarakan Dewan Penasehat IMO-Indonesia, Adi Suparto yang telah mengikuti rintisan onmibus law ini sejak Oktober tahun lalu. Sejatinya, bertujua utama menggalakkan investasi masuk ke Indonesia.

Menurut Adi, pemerintah menengarai para investor ada keengganan berinvestasi di negeri ini karena terkendala  aturan-aturan ketat dan terkesan sulit. Maka, upaya mengurangi rasa waswas para investor itu adalah dengan menghilangkan atau menyederhanakan pasal-pasal dinilai penghambat investasi, salah satunya adalah UU 40/1999 tentang Pers.

Agar sebuah peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif, lanjut Adi, seharusnya dimulai sejak awal. Sejak menyusunan draft pihak pemerintah harus fair, insan pers harus dilibatkan, agar dapat memberi masukan yang tidak merugikan bagi semua pihak.

Salah satu bentuk kebebasan pers adalah bahwa UU 40/1999 tentang Pers menjadi satu-satunya undang undang, tidak disertai Peraturan Pemerintah (PP). Segala peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU pers tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Jika saat ini diwacanakan UU Pers akan direvisi, bahkan akan diterbitkan PP oleh pemerintah, ini sudah merupakan bentuk intervensi dari pemerintah, dalam artian membelenggu kebebasan pers. “Tentu saja hal ini kami tolak,” tutup Adi.[tim]

banner 970180

Related posts

banner 970180